oleh

Ini Tiga Petisi Utama Yang di Sampaikan Masa Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law di Aceh Timur

ACEHTIMURSATU.COM | IDI RAYEUK– Ratusan masa yang terdiri dari mahasiswa,masyarakat dan LSM di Aceh Timur menggelar unjuk rasa menolak Omnibus Law di depan kantor DPRK Aceh Timur,Senin (12/10/2020).

Korlap Aksi dipimpin langsung oleh Zulkifli.

Zulkifli di depan Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Timur, meminta para wakil rakyat yang duduk di DPRK Aceh Timur secara kelembagaan untuk menolak dan membatalkan UU Omnibus Law kepada Presiden Republik Indonesia.

“Kami juga meminta para wakil rakyat kami di DPRK Aceh Timur untuk memahami kembali UU Omnibus Law dan penyesuaian dengan Qanun Aceh,” teriak Zulkifli saat DPRK Aceh Timur digeruduk.

Selain itu, ke-40 anggota DPRK Aceh Timur untuk menyatakan sikap dan mendesak Plt Gubernur Aceh agar dikeluarkan surat penolakan UU Omnibus Law ke Presiden RI.

“Kami rakyat dan bapak-bapak adalah wakil kami di DPRK Aceh Timur, mari kita sama-sama menolak UU Omnibus Law. Setuju?,” tanya Zulkifli.

Aksi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Menggugat itu lahir dari pengesahan UU Omnibus Law di DPR RI, 5 Oktober 2020 lalu. Dianggap, para wakil rakyat di Senayan telah berkhianat ke rakyat.

“UU Omnibus Law ini kami nilai sebuah musibah yang sangat besar rakyat Indonesia karena, dengan UU Cipta Kerja tersebut, telah membuka karpet merah untuk para investor dan mengenyampingkan kepentingan rakyat,” timpa Zulkifli.

Akibat keputusan DPR RI itu, Zulkifli menyatakan bahwa DPR saat ini bukan lagi menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, tapi kami namai sebagai DEWAN PENGHIANAT RAKYAT.

“Kami melihat, sejak tanggal 5 – 8 Oktober 2020, DPRK belum menyatakan sikap terkait UU tersebut. Untuk itu, kami datang kemari untuk mengambil alih parlemen ini,” timpanya

Adapun isi petisi yang disampaikan antara lain yaitu;

1. Meminta DPRK Aceh Timur secara kelembagaan untuk menolak dan membatalkan UU Omnibus Law kepada Presiden RI.

2. Meminta dan mendesak DPRK Aceh Timur untuk memahami kembali UU Omnibus Law dan penyesuaian dengan Qanun Aceh.

3. Meminta DPRK Aceh Timur untuk mendesak Plt Gubernur Aceh untuk mengeluarkan surat penolakan UU Omnibus Law ke Presiden.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *