Partai SIRA Laporkan KIP Pidie ke Panwaslih Aceh Atas Dugaan Pelanggaran Verifikasi Faktual


ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie dilaporkan ke Panwaslih Aceh oelh Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh (SIRA) atas pelanggaran verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan.

Sekretaris Jenderal Partai SIRA, Muhammad Daud menjelaskan, pihaknya merasa dirugikan dengan verifikasi faktual yang dilakukan oleh KIP Pidie.

Menurut Daud, KIP Pidie tidak benar-benar melakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan langsung ke tempat domilisi dari masing-masing anggota dan pengurusnya.

Dari 711 keanggotaan di 21 Kecamatan, ungkap Daud sebanyak 636 orang anggota dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), artinya hanya satu Kecamatan yang Memenuhi Syarat (MS), padahal dari laporan dan aduan anggota partai lokal tersebut, bahwa verifikator atau KIP Aceh sama sekali tidak mendatangi alamat domisili.

“Kami akan tunjukkan bukti dengan surat peryataan anggota partai kami yang tidak pernah di datangi sama sekali oleh KIP Pidie,” tutur Daut,Rabu (23/11/2022).

“Kami menduga KIP Pidie tidak melakukan verifikasi faktual ke tempat tinggal, dan kami sangat merasa dirugikan dalam verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan ini,” ucap Daud lago.

Seharusnya lanjut Daud, jika berpedoman dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum, verifikator terlebih dahulu mendatangi alamat domisili masing-masing anggota,

jika anggota tidak ditemukan, KIP harus berkoordinasi dengan Parlok lalu kemudian meminta anggota parlok untuk mendatangi kekantor.

“Seharusnya dengan peraturan PKPU verifikator harus melakukan ketempat tinggaal dulu, ketika tidak ditemukan di tempat tinggal, KIP dapat mengisi keterangan tidak ditemukan, dan sekurangnya harus ditandatangani oleh saksi atau tetangga atau kepala dusun yang ada disana,

Nanti baru meminta parlok untuk menghadir ke kantor kecamatan atau kabupaten untuk di verifikasi faktual kembali,” terang Daud.

Daud juga meragukan bahwa KIP dapat memverifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan hanya dalam waktu satu hari saja,

Sementara ada 4 Parlok di Aceh yang dilakukan verifikasi faktual, apalagi dengan banyaknya jumlah anggota parlok di Aceh dan harus mendatangi masing-masing kediaman anggota.

“Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan hanya satu hari untuk 4 parlok di Pidie, karena hrus mendatang door to door atau rumah ke Rumah, dan kurang lebih satu parlok punya anggota punya 400 lebih anggota, dan ada 4 parlok yang di verifikasi, Itu tidak mungkin pernah dilakukan oleh KIP Pidie,” jelas Daud.

Daud juga sangat menyayangkan tindakan yang diambil oleh KIP Pidie ketika melakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan dengan mendatangi masing-masing rumah anggota, apabila pengurus tidak berada di tempat, KIP langsung menerapkan status menjadi TMS.

“Ada beberapa pengurus yang tidak di temukan seperti, ketua sekretaris dan bendahara langsung jadi TMS, jika status TMS tidak bisa lagi ada perbaikan, harusnya mereka bikin BMS,” tambahnya.



ACEHSATU